Latihan Soal Hubungan Internasional Lengkap & Kunci Jawaban

Soal Bab Hubungan Internasional dan Kunci Jawaban – Hubungan internasional merupakan salah satu materi yang dibahas disekolah, khususnya pada mapel PKn SMA/MA Kelas XI. Untuk memeperdalam mengenai materi hubungan internasional, pada kali ini kami akan membagikan latihan soal yang membahas tentang hubungan internasional.

Dalam soal hubungan internasional ini, kami sudah menyediakan kunci jawaban pada akhir soal yang bisa digunakan untuk mengkoreksi jawaban pembaca (jika pembaca mengerjakan soal latihan terlebih dahulu). Sedangkan untuk jenis soal yang kami sajikan hanya soal pilihan ganda / pilgan (multiple choice). Adapun tingkat kesukaran soal cukup beragam, ada pertanyaan yang mudah, sedang atau bahkan pertanyaan yang sulit atau susah.

Langsung saja, berikut ini latihan soal bab hubungan internasional dan kunci jawabannya.

1. Lembaga yang mewakili pelaksanaan politik luar negeri di negeri asing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ....
A. Corp Diplomatik
B. Presiden Indonesia
C. Dubes Luar Biasa
D. Menteri Luar Negeri
E. Corp Consulat

2. Perjanjian internasional yaitu sebuah perjanjian yang dibuat ....
A. dibawah hukum internasional oleh sepihak negara
B. dibawah hukum dalam  negeri oleh sepihak negara
C. diatas hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional
D. dibawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara / organisasi internasional
E. diatas hukum dalam negeri oleh sepihak negara

3. Perjanjian internasional yaitu perjanjian yang dibuat antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu, merupakan pengertian menurut pendapat....
A. Prof Mochtar Kusumaatmadja
B. G. Schwarzenberger
C. Konferensi Wina 1969
D. Oppenheimer-Lauterpacht
E. Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat 1

4. Berikut ini merupakan hal-hal yang mengakibatkan suatu perjanjian dibatalkannya, kecuali....
A. Terjadinya pelanggaran
B. Adanya mufakat
C. Adanya ancaman dari sebelah pihak
D. Adanya kecurangan
E. Ada pihak yang dirugikan

5. Dalam memenuhi tujuan politik bebas aktif, pada dasarnya Indonesia melakukan politik ....
A. nasional
B. netral
C. isolasi
D. damai
E. terpadu

6. Segala bentuk kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan negara lain / subjek hukum internasional untuk mewujudkan tujuan nasional dinamakan....
A. politik luar negeri
B. kerja sama intemasional
C. hubungan diplomatik
D. perjanjian internasional
E. hubungan luar negeri

7. Politik yang dijalankan dalam kebijakan pemerintah Indonesia pada dasarnya mengabdi pada kepentingan ....
A. PBB
B. nasional
C. manusia
D. internasional
E. dunia

8. Berikut ini  merupakan hal-hal yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian yaitu ....
A. Terjadinya pelanggaran
B. Salah satu pihak ingin mengakhiri
C. Bertambahnya anggota
D. Habisnya masa perjanjian
E. Tidak ada pihak yang dirugikan

9. Berikut ini merupakan tempat perjanjian Australia-Indonesia yang membahas tentang batas wilayah Indonesia dengan Papua Nugini ditandatangani di .....
A. Bandung
B. Bali
C. Papua Nugini
D. Jakarta
E. Australia

10. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam proses perjanjian internasional berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2000 yaitu tahap ....
A. perundingan
B. deklarasi
C. pengesahan
D. penerimaan
E. penjajakan

11. Pemerintah raja yaitu undang-undang dan kehendak raja merupakan kehendak rakyat, ada pada bentuk pemerintahan ....
A. okhlokrasi
B. republik absolut
C. monarkhi absolut
D. republik konstitusional
E. monarkhi konstitusional

12. Azas dalam demokrasi Pancasila yang dilakukan dalam usaha menjalankan Good Governance yaitu ...
A. kemanusiaan dan gotong royong
B. keseimbangan hak dan kewajiban
C. musyawarah dan kekeluargaan
D. tepo seliro dan tenggang rasa
E. kedaulatan rakyat yang berketuhanan

13. Berikut ini merupakan kebaikan dalam penerapan desentralisasi pada negara kesatuan yaitu ...
A. bisa menghemat biaya anggaran negara
B. bisa mengatasi ketimpangan yang ada
C. mudah dalamn mengontrol setiap wilayah
D. demokratisasi berjalan dengan bebas
E. birokrasi berjalan secara efektif dan efisien

14. Bentuk sistem pemerintahan yang mana mana kekuasaan legislatif lebih kuat dibandingkan kekuasaan eksekutif yaitu ...
A. republik absolut
B. presidensial
C. konstitusional
D. parlementer
E. referendum

15. Suatu kabinet yang dibentuk tanpa keikurtsertaan DPR, akan tetapi menteri-menteri yang dipilih oleh Presiden tetap bertanggung jawab kepada DPR, dinamakan kabinet ...
A. koalisi
B. presidential
C. parlementer
D. ministerial
E. ekstraparlementer

16. Di bawah ini yang bukan merupakan sumber hukum internasional yaitu ....
A. Keputusan pengadilan
B. Prinsip-prinsip hukum umum
C. Perjanjian internasional
D. Traktat, asas-asas hukum
E. Hubungan internasional

17. Yang pertama kali mengusulkan Politik Luar Negeri Indonesia bebas aktif yaitu ...
A. Moh. Hatta
B. Soekarno
C. D.N. Aidit
D. M. Nasir
E. Mr. Asaad

18. Dalam perjanjian Internasional, tahap terakhir yaitu ....
A. Perundingan
B. Pengesahan
C. Penandatanganan
D. Pengikatan diri
E. Internalisasi

19. Berikut ini adalah negara pendiri  ASEAN yaitu ...
A. Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, dan Kamboja
B. Laos, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Singapura
C. Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja
D. Kamboja, Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Laos
E. Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, dan Thailand

20. Perwakilan dari Indonesia yang ikut serta dalam penanda tangan deklarasi bangkok yaitu ....
A. Ir. Soekarno
B. Ki Hajar Dewantara
C. Moh. Hatta
D. Adam Malik
E. Sultan Hamengkubuwono IX

21. Salah satu kelemahan terbesar pelaksanaan sistem pemerintahan era orde baru yaitu ...
A. iklim usaha tidak didukung oleh bidang keamanan
B. merajalelannya praktik KKN
C. para pejabatnya sangat profesional
D. ditinggalkannya pembangunan fisik
E. bahan kebutuhan pokok sulit diperoleh

22. Salah satu kebaikan sistem pemerintahan parlementer yang membuat sistem ini diadopsi oleh berbagai negara demokrasi di dunia yaitu ....
A. merupakan sistem yang dipraktikkan oleh negara-negara maju
B. kontrol terhadap eksekutif dapat dilakukan secara efektif melalui parlemen
C. perdana menteri berkuasa untuk mengganti menteri-menterinya tanpa
D. pemerintahan sering berganti-ganti akibat mosi tidak percaya
E. kekuasaan kepata negara bersifat mutlak

23. Secara primer, titik tolak pertumbuhan negara diawali dengan ...
A. kehidupan bangsa-bangsa yang beradab
B. bentuk negara yang paling sederhana
C. perjanjian antara rakyat dengan penguasa
D. perjanjian di antara rakyat itu sendiri
E. tumbuhnya suku-suku menjadi kerajaan

24. Dalam arti sempit, Pemerintah terdiri dari ...
A. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri
B. Presiden, MPR, dan Menteri
C. DPR, Presiden, dan Wakil Presiden
D. Presiden dan Wakil Presiden
E. DPR, MPR, dan Presiden

25. Pembatalan atau suatu pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim bawahnya, disebut ....
A. amnesti
B. banding
C. kasasi
D. judicial review
E. grasi

26. Dalam negara hukum, tindakan-tindakan negara selain mempertimbangkan landasan hukumnya juga mempertimbangkan...
A. subjeknya
B. kegunaannya
C. kepastiannya
D. hasilnya
E. kepentingannya

27. Yang menyelenggarakan pemerintahan dalam sistem presidensial, dalam arti yang sesungguhnya yaitu ....
A. Kepala negara dan perdana menteri
B. Presiden dan DPR
C. Presiden dan Perdana Menteri
D. Presiden dan Wakil Presiden
E. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya

28. Dasar bentuk pemerintahan republik dalam pelaksanaannya bisa dikategorikan menjadi dua, antara lain ....
A. kekaisaran dan kerakyatan
B. demokratis dan konstitusional
C. presidensial dan ekstra presidensial
D. parlementer dan ekstra parlementer
E. konstitusional dan absolut

29. Dalam sebuah sistem, unsur-unsur yang ada mmepunyai fungsi sebagai ...
A. petunjuk terjadinya sebuah proses
B. pembentuk kesatuan secara keseluruhan
C. penghubung yang tidak terpisahkan
D. pengikat kuat terbentuknya sistem
E. perekat yang harus ada dan kuat

30. Pembagian fungsi negara berdasarkan Montesquieu dikenal dengan teori .
A. Bicameral
B. Caturpraja
C. Sadpraja
D. Pancapraja
E. Trias Politica

31. Menurut UUD 1945, kewajiban warga negara dalam bidang politik yaitu...
A. mengembangkan kebudayaan
B. membayar pajak
C. belajar yang baik
D. mencari pekerjaan
E. membela negara

32. Suatu sistem negara yang menjalankan kekuasaannya secara otoriter dinamakan sistem....
A. komunis
B. absolut
C. tunggal
D. tirani
E. demokratis

33. Di bawah ini yang bukan termasuk lembaga pemerintahan di Indonesia, yaitu ...
A. Adjudikatif
B. Legislatif
C. Yudikatif
D. Eksaminatif
E. Konsultatif

34. Di bawah ini merupakan peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara yaitu dengan ....
A. memperjuangkan sendi-sendi keadilan
B. melaksanakan GBHN dengan baik
C. mendorong terciptanya clean governance
D. ikut mencerdaskan masyarakat
E. melakukan program sertifikasi bagi Guru dan Dosen

35. Pemerintah harus selalu melibatkan rakyat dan mengabdi kepada kepentingan rakyat dalam sistem pemerintahan, hal tersebut adalah bukti bahwa rakyat merupakan ....
A. Pelaksana kedaulatan negara
B. Pemilik saham atas negara
C. Kelompok yang harus diwaspadai
D. Mitra pemerintahan dalam menjalankan eksekutif
E. Pemegang kdaulatan negara

36. Di bawah ini yang tidak termasuk fungsi lembaga konstitutif yaitu...
A. Melaksanakan pencabutan UU yang telah batal demi hukum
B. Mengawasi palaksanaan UU
C. Mengusulkan bentuk materi formal perundangan
D. Menguji materi perundangan
E. Justifikasi pelaksanaan RUU

37. Dalam UUD 1945, salah satu pasal yang isinya melindungi HAM yaitu pasal ...
A. 37
B. 4
C. 27
D. 18
E. 26

38. Berikut ini merupakan unsur ideologi terbuka yang berlaku dalam masyarakat, yaitu ....
A. perintah dan larangan yang tertulis dalam kitab suci tiap-tiap negara
B. adanya perintah dan/atau larangan yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib
C. kemampuan akal membedakan yang baik dan buruk
D. peraturan bersifat memaksa
E. etika pergaulan atau tata krama

39. Suatu peraturan hukum yang mengatur tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan serta cara pelaksanaannya oleh alat perlengkapan negara dinamakan hukum...
A. Perdata
B. Administrasi negara
C. Tata Usaha Negara
D. Pidana
E. Acara

40. Yang menjadi perbedaan pokok antara ide dan kenyataan yaitu ...
A. situasinya
B. bentuknya
C. kepentingannya
D. fungsinya
E. pelaksanaannya

Kunci Jawaban Soal 
1 A 11 B 21 B 31 E
2 D 12 B 22 C 32 E
3 A 13 C 23 D 33 C
4 B 14 C 24 A 34 E
5 A 15 E 25 B 35 E
6 D 16 B 26 A 36 D
7 B 17 A 27 E 37 E
8 B 18 B 28 B 38 C
9 B 19 E 29 E 39 C
10 E 20 D 30 E 40 E

Link : Download Soal Hubungan Internasional
Demikian latihan soal pkn SMA/MA kelas XI bab hubungan internasional dan jawabannya. Semoga dapat meningkatkan pengetahuan kita terkain materi hubungan internasional. Semoga bermanfaat untuk para pembaca. Silahkan download soal di atas melalui link berikut.