Kebijakan Daendels di Bidang Politik, Ekonomi, Militer Lengkap

Kebijakan Daendels di Berbagai Bidang - Setelah VOC jatuh, maka muncullah pemerintahan republik bataaf sebagai penguasa baru di nusantara. Pada awal pemerintahannya, republik bataaf menunjuk H.W Daendels untuk memerintah di nusantara, khususnya pulau jawa. Dalam menjalankan pemerintahannya, Daendels mengeluarkan banyak kebijakan dengan tujuan utama untuk mempertahankan pulau jawa dari serangan inggris. Berikut ini materi lengkapnya tentang kebijakan daendels selama di Jawa. 

A. Kebijikan-Kebijakan Daendels Selama Memerintah di Jawa 

Sebagai gubernur jenderal, Daendles memerintah di nusantara mulai tahun 1808 sampai tahun 1811. Daendels ditunjuk untuk memerintah nusantara dengan tujuan utama agar pulau jawa tidak dikuasai oleh Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Republik Bataaf, Daendels harus mmapu untuk memperkuat pertahanan yaang ada di Jawa dan memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial dan ekonomi di Nusantara terutama pulau jawa.

Daendels merupakan kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di dalam berbagai pidatonya, Daendels selalu mengutip semboyan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk (Republik Bataaf). Kebijakan daendels ini juga untuk berhubungan dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat.

Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, Daendels melakukan beberapa kebijakan strategis. Kebijakan tersebut fokus pada beberapa bidang, yaitu bidang pertahanan-keamanan, bidang administrasi pemerintahan,  bidang peradilan, dan bidang sosial ekonomi.

1. Kebijakan Daendels di bidang pertahanan dan keamanan

Untuk dapat mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan beberapa kebijakan dalam bidang pertahanan dan kemanan, antara lain :

a. Membangun banyak benteng pertahanan baru

b. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Akan tetapi,  pembangunan pangkalan laut di Ujungkulon tidak berhasil

c. Meningkatkan jumlah tentara, dengan cara mengambil masyarakat pribumi karena pada waktu pergi Indonesia, Daendels tidak membawa pasukan yang cukup. Oleh karena itu, Daendels menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yaitu dari 4.000 tentara menjadi 18.000 tentara

d. Membangun jalan raya yang dimulai dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Jawa Timur) sejauh kurang lebih 1.100 km. Jalan ini dinamakan sebagai Jalan Daendels.

Walaupun demikian, pelaksanaan kebijakan daendels di bidang pertahanan dan keamanan telah merubah citra Daendels. Awalnya Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis yang dijiwai panji-panji Revolusi Perancis dengan semboyan: liberte, egalite danfraternite. Daendels berubah menjadi pemimpin yang menjadi diktator. Bahkan, Daendels juga memerintahkan rakyat untuk melakukan kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon, karena lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang meninggal.

2. Kebijakan Daendels di Bidang pemerintahan

Daendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh daendels dalam bidang pemerintahan yaitu dengan melakukan ikut campur dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Selain itu, ada juga kebijakan lain yang dilakukan oleh daendels dalam bidang pemerintahan untuk semakin mempertahankan kedudukannya di Jawa, antara lain :

a. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.

b. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur/prefektur (wilayah yang memiliki otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.

c. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.

d. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

3. Kebijakan Daendels di Bidang peradilan

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan berbagai kebijakan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. 

a. Daendels membentuk tiga jenis peradilan, antara lain : Pertama, peradilan untuk orang Eropa; Kedua, peradilan untuk orang-orang Timur Asing; dan ketiga, peradilan untuk orang-orang pribumi. Khusus untuk peradilan kaum pribumi, dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Surabaya, Batavia, dan Semarang.

b. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

4. Kebijakan Daendels di Bidang sosial ekonomi

Sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang, Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia. Oleh karena itu, Daendels melakukan berbagai kebijakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Daendels antara lain :

a. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, contohnya daerah Cirebon,

b. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia,

c. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,

d. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.

e. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,

B. Akhir Kekuasaan Daendels di Nusantara 

Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa Daendels memerintah pada tahun 1808 dan berakhir pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya oleh Napoleon. Walaupun Daendels telah melakukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan untuk negaranya, ternyata ada beberapa alasan mengapa Daendels dipanggil kembali ke negeri Belanda, antara lain :

1. Napoleon menilai bahwa Daendels selama memerintah bersikap otoriter atau otokratis.

2. Daendels telah melanggar peraturan perundang-undangan karena karena Dendels menjual tanah milik negara kepada pengusaha swasta asing.

3. Daendels telah berhasil membuat sistem pemerintahan lebih efisien dan mengurangi korupsi. Akan tetapi, Daendels sendiri dituduh korupsi dan memperkaya diri sendiri.

4. Pemanggilan pulang yang dilakukan Napoleon ada hubungannya dengan penyerbuan ke Rusia.

Beberapa alasan itulah yang membuat pemerintahan Daendels berakhir dan digantikan oleh gubernur jenderal Jan Willem Janssen.

Walaupun kebijakan-kebijakan Daendels yang telah dilakukan di berbagai bidang cukup berhasil dalam mempertahankan pulau Jawa dari Inggris, gubernur jenderal selanjutnya (Janssen) tidak bertahan lama. Selang beberapa bulan Janssen menjabat, ia telah kalah dari pasukan Inggris dan Inggris berhasil menguasai Jawa.